BP PDAM Harus Dievaluasi

BP PDAM Harus Dievaluasi
Monday, 14 April 2008
http://makassarkota.go.id/pemerintahan/bp-pdam-harus-dievaluasi.html
MAKASSAR,– Wali Kota Makassar di minta mengevaluasi kinerja Badan Pengawas (BP) PDAM Makassar, hal itu karena BP dianggap tidak efektif melakukan tugasnya.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Makassar Zulkifli HIM kepada SINDO mengatakan, sudah saatnya Wali Kota Makassar mengambil sikap untuk mengevaluasi kinerja BP PDAM, yang dinilai tidak membawa perubahan terhadap kondisi PDAM yang selama ini masih terlilit utang dan tingkat kebocoran yang tidak bisa ditekan.

“BP PDAM terlalu banyak mencampuri urusan Direksi PDAM sehingga menyebabkan direksi dalam bekerja, tidak maksimal dan berada dalam tekanan,”katanya. Zulkifli mencontohkan beberapa masalah di PDAM yang tidak mengalami perubahan pasca penambahan BP PDAM, di antaranya mengenai masalah penjualan air ke PT Traya yang tidak bisa diselesaikan oleh BP, kebocoran air yang tidak bisa dihilangkan di PDAM serta secara intern BP belum bisa melakukan efisiensi anggaran.

“Selama ini direksi PDAM diminta menggunakan anggaran seefisien mungkin, sementara BP sendiri justru tidak melakukan penghematan anggaran.Lihat saja anggaran perjalanan dinas BP dari tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup drastis hingga 300%,jika pada 2006 lalu untuk item kegiatan ini BP hanya dianggarkan Rp400 juta,maka pada 2007 anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai Rp1,5 miliar,”ujarnya.

Bukan hanya itu saja, dia juga mengatakan, di tubuh BP sendiri terjadi dualisme kepentingan dan tidak adanya kekompakan di antara mereka, khususnya mengenai kebijakan yang harus dilaksana kan direksi. “Wali kota sebaiknya segera merombak komposisi BP agar tidak semakin membawa dampak buruk,bagi kinerja direksi,”ujarnya.

Sementara itu Legislator Fraksi Persatuan Demokrasi Kebangsaan (FPDK) Syamsu Rizal menjelas kan upaya untuk membubarkan BP bukanlah sebuah solusi tepat, yang mesti dilakukan saat ini adalah melakukan pembenahan dan memperbaiki kinerja pengawasan BP yang dianggap bisa mempengaruhi kinerja direksi.

“Keberadaan BP selama ini sangat bagus,karena bisa mengurangi kekuasaan direksi dalam mengambil keputusan yang dulunya cenderung kuat. Apalagi memang sesuai aturan yang ada dalam sebuah Perusda kehadiran BP, sebuah persyaratan jadi kalau dibubarkan bukan perusda namanya,” jelasnya Menurut dia, indikator kehadiran BP membawa perubahan di PDAM yakni pengeluaran di PDAM sudah bisa terkontrol serta bisa dipertanggung jawabkan ke publik.

Menanggapi hal itu Sekretaris Badan Pengawas PDAM Bastian Lubis membantah jika kehadiran BP tidak membawa perubahan di PDAM, malah justru pasca dibentuk cash flow PDAM yang selama tahun 2005–2006 hanya mampu diraih sebesar Rp1,6 miliar pada 2007 ini bisa dicapai sebesar Rp42 miliar.

“Target BP mencegah agar PDAM tidak bangkrut. Jika pun ada pihak yang mengusulkan BP dibubarkan, jangan asal ngomong saja,harus disertai dengan bukti yang jelas,” ujarnya.Pasca BP memperketat pengawasan dan melakukan pemangkasan pada beberapa program PDAM yang tidak penting, kata Bastian, seperti menghilangkan sejumlah beban sumbangan ke pihak ketiga memang banyak mendapatkan sorotan. (suwarny dammar/SINDO)