Air Bersih dan Peran JICA di Timur Indonesia (4-Selesai)
Metawater dan Hitachi, Siapa Mau Ikut PPP?
ANTUSIAS. Jurnalis dari 11 negara mendapatkan penjelasan teknis dari manajemen Hitachi perihal teknologi canggih dalam pengelolaan air minum. (FOTO SUKRIANSYAH S LATIEF/FAJAR)
SALAH satu strategi dalam mendukung program pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah memobilisasi seluruh sumber dana, baik perbankan, dunia usaha, dan masyarakat. Seperti apa modelnya?
Strategi SPAM diyakini dapat menutupi ketimpangan antara kebutuhan investasi air minum dengan alokasi pembiayaan. Masalahnya, selain rendahnya political will pemerintah, juga karena rendahnya peran serta masyarakat dan swasta, termasuk minat investor dalam dan luar negeri.
Tahu apa sebabnya? Ini memang bukan jawaban paripurna, tapi setidaknya bisa menjadi bahan dasar mengapa sedikit sekali investor yang tertarik dalam bisnis yang akan dikembangkan PDAM. Simaklah apa yang dikatakan Ketua Kadin Makassar, Amirullah Abbas.
Pertama, bisnis air bersih atau air minum di PDAM ini kurang disosialisasikan kepada masyarakat, apalagi investor. Para pengusaha kurang mengetahui benefit yang bisa didapatkan dari berbisnis dengan PDAM, apalagi banyak anggapan PDAM saat ini sedang kurang sehat.
"Kedua, tidak ada jaminan dan kepastian kepada pengusaha tentang pengelolaannya dan penguasaannya sehingga pengusaha susah menghitung nilai pengembalian investasi," jelas Amir, yang juga Dirut PT Andatu Lestari, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.
Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan Amir. Dan itulah sebabnya, sekarang baru dimulai gerakan baru dalam bisnis air minum dengan model public private partnership (PPP). Model atau skema PPP ini, telah ditekankan dalam program peningkatan SPAM untuk mendukung target Millenium Development Goals (MGD’s) Tahun 2015.
Bahkan, dalam pertemuan Wakil Presiden Boediono dengan Ketua Nippon Keidanren (asosiasi pengusaha setara Kadin di Indonesia) Hiromasa Yonekura di Jepang, beberapa hari lalu, sistem ini kembali disarankan untuk sektor pembangunan yang membutuhkan biaya besar.
Menurut Yonekura, berbagai proyek besar di Indonesia akan lebih mudah terwujud seandainya ada dukungan pembiayaan dari lembaga besar seperti JICA atau JBIC. Ia berharap, Wapres Boediono berbicara pula kepada JBIC dan JICA agar mendukung proyek-proyek perusahaan Jepang di Indonesia.
Yonekura juga yakin bahwa skema kemitraan pemerintah dan swasta atau PPP adalah salah satu jalan keluar untuk menggarap proyek-proyek itu. Ini semua karena, "Proyek infrastruktur memerlukan modal yang besar," kata Yonekura, seperti dikutip dari Website Resmi Wakil Presiden.
Wapres sepakat dengan pandangan Yonekura mengenai PPP sebagai skema yang bisa menjadi andalan untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar. Itu sebabnya pemerintah Indonesia saat ini juga sedang melakukan pembenahan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek dalam skema PPP.
Pemerintah sudah meletakkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai ujung tombak dalam pelayanan satu atap untuk PPP. Dengan demikian seluruh fokus perhatian investor yang ingin mengerjakan proyek dalam skim PPP bisa tertuju pada BKPM. "Kami sedang menggarap beberapa perubahan peraturan mengenai PPP ini," ujar Wapres.
Yang menggembirakan, juga karena pengusaha Jepang sangat tertarik berinvestasi ke Indonesia maupun menggarap berbagai proyek besar di tanah air. Mereka juga yakin, prospek dan peran Indonesia ke depan dalam pergaulan internasional di bidang ekonomi akan semakin penting.
Masalah keamanan yang dulu menjadi salah satu penghambat, misalnya, kini tidak lagi mengganggu minat calon investor. Seperti yang dikatakan Yonekura, "Beberapa tahun yang lalu, pengusaha Jepang masih berpikir-pikir mengenai keamanan di Indonesia. Tetapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, stabilitas keamanan juga akan membaik."
Dalam sektor penyediaan air minum di Indonesia, rupanya juga sudah masuk dalam incaran para pengusaha di Jepang. Dalam pertemuan penulis dan wartawan dari 11 negara dengan perusahaan Jepang, yang dimediasi oleh JICA, terungkap setidaknya dua perusahaan besar sebagai produsen instalasi pengolahan air minum, yakni Metawater Co Ltd dan Hitachi Plant Technologies Ltd, menyatakan kesediaannya masuk ke Indonesia.
Keduanya sudah memasukkan Indonesia dan sejumlah negara berkembang di Asia dan Timur Tengah dalam target ekspansi bisnis ke depan.
Metawater misalnya, menargetkan bisa menjadi mitra PDAM di Indonesia untuk operasional dan manajemen atau bekerja sama dengan perusahaan swasta yang tengah mengincar proyek air minum dengan skema PPP.
Menurut Shigeru Hatsumata, General Manager Divisi Pusat Bisnis Internasional Metawater, Indonesia mempunyai pasar yang besar dalam bisnis air minum, karena kebutuhan pasokan air bersih di Indonesia masih sangat tinggi. "Kami sudah membuka kantor perwakilan di Hanoi dan Ho Chi Min untuk ekspansi ke Indonesia dan India," tambahnya.
Metawater merupakan perusahaan terbuka yang berdiri 1 April 2008. Perusahaan dengan 1.750 pegawai ini berkantor pusat di Tokyo, Jepang, dengan kantor perwakilan di Jerman, Vietnam, Amerika, China, dan Korea.
Metawater memproduksi berbagai alat pengolahan air minum dengan teknologi canggih, mulai dari destilasi air di padang pasir, pengolahan air laut hingga pengolahan air dari waduk. Selain konstruksi instalasi air minum, perusahaan ini juga menawarkan kerja sama untuk pemeliharaan alat, sistem operasional, serta kontrol kualitas air.
Perusahaan yang merupakan hasil merger NGK Water Environment Systems Ltd (NWS) dengan Fuji Electric Water Environmental Sistems Co Ltd (FWS) pada November 2007 ini, telah mengerjakan proyek-proyek besar di berbagai negara, seperti Amerika, Kanada, Jerman, China, Korea, Australia, dan Vietnam.
Sementara itu, Hitachi juga membidik negara-negara berkembang sebagai target ekspansinya. Selain memproduksi teknologi pengolahan air di padang pasir dan laut, perusahaan ini juga mengembangkan alat pengolahan air limbah dan air daur ulang untuk gedung-gedung bertingkat.
Menurut Satotu Ohashi, General Manager Divisi Teknik Departemen Lingkungan Luar Negeri Hitachi, perusahaannya kini sementara mengerjakan 46 proyek di 18 negara, di antaranya Yordania, Mesir, Kenya, Srilanka, Filipina, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Laos, Malaysia, Vietnam, Singapura, Guatemala, Dominika, Ekuador, Honduras, Guyana, dan Indonesia. Hitachi, katanya, membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan pengusaha lokal di setiap negara.
Tawaran Metawater dan Hitachi telah disebar, pemerintah Indonesia pun telah membuka keran sebesar-besarnya, bagaimana PDAM dan investor lokal? Ketua Kadin Makassar yang juga Dirut PT Andatu Lestari, Amirullah Abbas pun berucap, "Kami para pengusaha siap bermitra." Gayung pun telah tersambut. Go Ahead. (*)
